PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB)

Pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal dengan Komisi Informasi. dengan adanya Komisi Informasi di provinsi dapat membantu masyarakat yang kebingungan ketika ingin memperoleh informasi kepada instansi tertentu tetapi tidak dapat di berikan dan/atau tidak di tanggapi. untuk memperoleh informasi tersebut diadakanlah sidang penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi yang dilakukan dalam dua jalur yaitu jalur Mediasi dan Ajudikasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Komisi Informasi sudah melakukan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang KIP sebagai lembaga yang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melaksanakan Undang-Undang serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Komisi infroamsi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang dianggap berkinerja buruk dikarenakan bukan ranah dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi