KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRESTA MATARAM)

Skripsi ini berisi tentang Kewenangan Polisi Lalu Lintas berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa berdasarkan pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini banyaknya pelanggaran yang terjadi khususnya di Kota Mataram sendiri, pelanggar yang telah dilakukan akan dijatuhkan pidana denda bagi pelanggaran lalu lintas terhadap pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum. Hal tersebut didasari fakta yang ditemukan dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Mataram terhadap pelanggar lalu lintas pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya berupa pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Para pelanggar rata - rata hanya dikenakan denda antara Rp. 30.000,- sampai Rp. 70.000,-Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan, dengan didukung oleh wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Mataram