KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MATARAM)

Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pengawasan pelayanan publik (Studi Di Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Upaya memperbaiki pelayanan publik dan mencegah terjadinya maladministrasi (Studi dikantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat). Penelitian ini menggunakan metode Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan penelitian langsung ke kantor Ombudsman perwakilan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dan memelakukan wawancara langsung bersama asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat. Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu sarana pengawasan penyelenggara pelayanan publik. Di Undang-undan Nomor 37 Tahun 2008 sudah jelas apa yang menjadi kewenangan umbudsman, untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan. Sesuai dengan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Yang salah satu paslnya untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik. Dalam 5 (tahun) terahir Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat bayak menerima pengaduan maladministrasi pelayanan publik berkaitan dengan penundaan berlaru-larut, tidak memberikan pelayanan yang baek, penyalah gunaan wewenang, penyimpangan prosedur, diskriminasi, komplik kepentingan dan ber tidak memberikan pelayanan yang baek, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, diskriminasi, dan komplik kepentingan, dalam melakukan pencegahan terjadi maladministrasi Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat melakukan seminar dengan halayak publik seperti masyarakat, konco ombudsman, LSM, LBH, imvestigasi dan monitoring keinstansi peyelenggara pelayanan publik tampa memberi tahu terlebih dahulu (sidak