KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.Adapun rumusan masalahnya untuk mengetahui mengetahui kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 dan sesudah Amandemen UUD 1945 danTugas Pokok Fungsi KepolisianNegara Republik Indonesia berdasakan hasil Amandemen UUD 1945.Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Berdasarkan hasil penelitian Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945 yaitu Polri telah mandiri atau terpisah dari ABRI sebagaimana sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia bahwa lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan tugas pokok fungsi KepolisianNegara Republik Indonesia berdasarkan hasil Amandemen UUD 1945 yaitu secara atributif dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Maksud daripada wewenang atributif disini ialah wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.Dengan menelaah dan menelusuri sejarah keberadaan dan pembentukan institusi Kepolisian di Indonesia serta Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dapat dijadikan pijakan dalam mengatur dan menempatkan Polri pada posisi yang ideal, netral, mandiri, dan independen, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan kamtibmas secara profesional dan proporsiona