Sejak memasuki Era Reformasi, Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah meneguhkan komitmen terhadap sistem pemerintahan presidensial, namun sistem kepartaian yang terbangun (multipartisme ekstrem) justru tidak kompatibel dengan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan memaparkan inkompatibilitas tersebut sepanjang perjalanannya hingga masa sekarang. Dengan metode penelitian doktrinal dan pendekatan sejarah di dalamnya, penelitian ini menemukan konsekuensi multipartisme ekstrem yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Indonesia mewujud ke dalam beberapa bentuk, mulai dari impeachment sampai dengan koalisi yang justru menyandera. Ini memberi sinyal bahwa secara subtil sesuatu perlu dilakukan untuk penyederhanaa...
Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkenankan oleh PPKI pada 18 Ogos 1945 dan perubahan pada awal era ...
Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai bagian d...
Kewajiban Mahkamah Konstitusi, memberikan putusan atas pendapat DPR karena Presiden dan/atau Wakil P...
Mempertegas sistem pemerintahan presidensil adalah salah satu hasil penting Perubahan UUD 1945. Tuju...
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui alasan yur...
Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan ga...
Buku ini merupakan buku yang membahas secara detil sistem multipartai Indonesia dengan memotret leve...
Sistem pemerintahan adalah konsep yang mengkaji hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif. D...
Dalam perkembangannya, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bergeser menjadi...
Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga ...
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhada...
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem ...
Tulisan ini bermaksud membahas tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubaha...
Realitas multipartai dan kepartaian yang terfragmentasi di parlemen merupakan sebab penting terbentu...
ABSTRAKUNTUNG. Koalisi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Berdasarkan Undang-Undang Dasar...
Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkenankan oleh PPKI pada 18 Ogos 1945 dan perubahan pada awal era ...
Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai bagian d...
Kewajiban Mahkamah Konstitusi, memberikan putusan atas pendapat DPR karena Presiden dan/atau Wakil P...
Mempertegas sistem pemerintahan presidensil adalah salah satu hasil penting Perubahan UUD 1945. Tuju...
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui alasan yur...
Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan ga...
Buku ini merupakan buku yang membahas secara detil sistem multipartai Indonesia dengan memotret leve...
Sistem pemerintahan adalah konsep yang mengkaji hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif. D...
Dalam perkembangannya, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bergeser menjadi...
Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga ...
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhada...
Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem ...
Tulisan ini bermaksud membahas tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubaha...
Realitas multipartai dan kepartaian yang terfragmentasi di parlemen merupakan sebab penting terbentu...
ABSTRAKUNTUNG. Koalisi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Berdasarkan Undang-Undang Dasar...
Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkenankan oleh PPKI pada 18 Ogos 1945 dan perubahan pada awal era ...
Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai bagian d...
Kewajiban Mahkamah Konstitusi, memberikan putusan atas pendapat DPR karena Presiden dan/atau Wakil P...