IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ASN DALAM TAHAPAN PILKADA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

The purpose of this paper is to: Explain the legal study of the implementation of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN) in the stage of selecting the regional head of Tuban Regency. This research is a type of qualitative research. This research emphasizes on election management institutions, so the main approach used is the institutional network approach to Bawaslu, namely through a legal approach and a conceptual approach. Meanwhile, the legal material uses laws related to elections and its derivatives, namely the Bawaslu regulations in dealing with election violations. The realization of the neutrality of the State Civil Apparatus in the Pilkada can be carried out by optimally involving several related institutions, including the State Civil Apparatus Commission (KASN), Bureaucratic Leaders, Regional Inspectorates, and the Regional Civil Service Agency, the General Election Commission (KPU) and the General Elections Supervisory Agency (KPU). BAWASLU). The results of this study can be explained in the context of the Tuban Regency Pilkada on the legal settlement of findings of violations at the pilkada stage by ASN, the Tuban Regency Bawaslu then sends the results of the study and findings to the State Civil Apparatus Commission and by the institution a warning letter of recommendation is issued to the candidate.Tujuan penulisan ini untuk: Menjelaskan kajian hukum atas Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tuban. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. penelitian ini menekankan pada institusi penyelenggara Pemilu, maka pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan jaringan kelembagaan kepada Bawaslu yaitu melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukumnya menggunakan undang-undang terkait dengan pemilu serta turunan di bawahnya yaitu peraturan bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Perwujudan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal beberapa institusi terkait, di antaranya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dalam konteks Pilkada Kabupaten Tuban atas penyelesaian hukum temuan pelanggaran pada tahapan pilkada oleh ASN,  Bawaslu Kabupaten Tuban selanjutnya mengirimkan hasil kajian dan temuan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan oleh lembaga tersebut diterbitkanya berupa surat rekomendasi peringatan terhadap calon tersebut