IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23. TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di BAZNAS Provinsi Jambi)

Respon positif pemerintah terhadap zakat ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga Lembaga BAZNAS lebih berwenang dalam pengumpulan hingga pendistribusian zakat. Pemikiran baru dalam bidang zakat diantaranya adalah munculnya jenis zakat produkif yang dulu tidak dikenal. Tujuan penelitian ini Pertama, untuk mengetahui Implementasi UU NO 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kedua, untuk mengetahui kendala dalam penerapan UU NO 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Provinsi Jambi. Ketiga, untuk mengetahui upaya BAZNAS dalam menghadapi kendala pada penerapan UU NO 23 Tahun 2011 untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Provinsi Jambi. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran UU No. 23 Tahun 2011 ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilita