ANALISIS KESIAPAN PEMEKARAN DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARA JAMBI PROVINSI JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk melihat kesiapan fasilitas untuk dilaksanakannya pemekaran desa sungai gelam apakah sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya atau belum dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami masyarakat untuk melaksanakan pemekaran desa. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18, 18A dan 18B memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah provinsi tentunya ikut merubah pola pemerintahan desa.Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Secara administrasi ketatanegaraan, desa dapat dimekarkan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemekaran desa. Tanpa adanya persetujuan masyarakat yang berkerja sama dengan pemerintah desa maka upaya untuk melaksanakan pemekaran desa akan sia-sia belaka. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat seberapa jauh kesiapan untuk melaksanakan pemekaran desa, muali dari fasilitas desa, kualitas sdm untuk menujang kemajuan desa serta upaya yang di ambil untuk kesiapan pemekaran desa tersebut agar desa bisa menjadi desa defenitif