PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL DI PROVNSI JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani konflik sosial di Provinsi Jambi dan apa faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam melakukan penanganan konflik sosial di Provinsi Jambi. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengn menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk pendekatan penelitian ditunjukkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tanpak sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer yaitu didapat melaluin wawancara dan observasi sedangkan data skunder didapat melalui dokumen ataupun tulisan. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: bagaimana peran Kesbangpol dalam menangani konflik sosial yang terjadi di provinsi jambi, yaitu dibentuk dalam suatu tim yaitu tim terpadu penanganan konflik di Provinsi Jambi, serta peran Kesbangpol sebagai fasilitator penanganan konflik di Provinsi Jambi. Peran Kesbangpol dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan acuan Tim Terpadu penanganan Konflik, tetapi masih terdapat kendala yang ditemukan dalam menjalankan perannya yaitu tidak ada pemetaan potensi konflik di daerah, serta tidak ada rencana aksi daerah. Faktor pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Konflik sosial di Provinsi Jambi yaitu anggaran yang mencukupi untuk semua kegiatan, kemudian adanya kerjasama yang baik antara badan Kesbangpol Provinsi, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdapat di dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik, dan Pemerintah Kabupaten. Solusi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelesaikan konflik adalah dilakukan secara mediasi dalam bentuk pengendalian dengan membawa kedua belah pihak yaitu perwakilan dari masyarakat dan perusahaan serta pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pemerintah. Dan penyelesaian secara konsiliasi dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu dalam penyelesaian konflik