KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KASUS ILLEGAL DRILLING DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebijakan pemerintah terhadap kasus illegal drilling di Kabupaten Batang Hari. Dimana dalam kegiatan illegal drilling ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan diwilayah penambangan dan pemukiman penduduk serta telah merambah ke taman hutan rakyat (TAHURA), dari permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Batang Hari telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan untuk menangani kasus illegal drilling di Kabupaten Batang Hari namun meski telah adanya aturan dan penindakan kegiatan illegal drilling masih dilakukan secara massif oleh masyarakat desa pompa air dan desa bungku, adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya illegal drilling, mengetahui sejauh mana tinjauan peraturan pemerintah daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap kasus illegal drilling. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun hasil penelitian yaitu yang pertama faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan illegal drilling adalah 1. faktor ekonomi,2. Faktor tidak efektifnya pelaksanaan peraturan terkait illegal drilling, 3. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kemudian yang kedua dari segi tinjauan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sudah belum ter-implementasi dengan baik dimana pemerintah daerah belum mampu menindak tegas atau menutup kegiatan illegal drilling yang ada dikabupaten batang hari, kemudian yang ketiga yaitu pemerintah daerah kabupaten batang hari telah mengelurkan kebijakan berupa peraturan yang disusul dengan penindakan berupa sosialisasi dan penertiba