PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN AGAMA YANG MENYURUH SESEORANG UNTUK MELANGKAHI AL-QUR’AN ( STUDI KASUS DI KEC.BRAM ITAM KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROV. JAMBI)

Kebebasan beragamadi Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan Agama. Penelitian ini berawal dari adanya kekerasan yang mengatas namakan Agama yaitu Agama islam. Hal ini disebabkan dari dampak kebebasan beragamayang melahirkan banyak ideologi yang berbeda-beda, salah satunya kekerasan yang mengatasnamakan Agama dengan tujuan amar ma‟ruf nahi mungkar atau perintah untuk mengajak baik dan mencegah buruk tetapi dengan kekerasan. Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap Agama, yaitu pasal 156a KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh seseorang untuk melangkahi Al-Qur’an di wilayah hukum pengadilan negri Kuala Tungkal dan bagaimana putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data primer di dapatkan dari beberapa informen yang di anggap sebagai pelaku utama seperti penyidik (IA) Kepolisian (ES) saksi mata (IH) dengan cara metode, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data skunder penenili dapatkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penistaan agama dan putusan Pengadilan Negri Kuala Tungkal serta penelitian-penelitian yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini pelaku telah menerima hukuman atas kesalahan yang telah dia perbuat, serta putusan Pengadilan Negri sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan perundang-undangan KUHP pasal 156a