TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Menjelang pemilihan umum pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menuai Kontroversi dikalangan para pakar hukum yang ada di Indonesia dan kemudian digugat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materiil, dari hal itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan bagaimana Tindak Lanjut Lembaga Komisi Pemilihan Umum terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Deskriktif, yakni penelitian yang memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data pustaka sebagai data utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi wacana dari buku, atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, mengelompokkan buku atau literatur tersebut mana yang sumber primer dan mana yang sumber sekunder, Menuangkan dan menggali pemikiran-pemikiran tersebut ke dalam tulisan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum peraturan komisi pemilihan umum pasca dikeluarkannya keputusan Mahkama Agung nomor 46 P/HUM/2018 itu jelas tidak bisa diakui sebagai peraturan yang bersifat otonom atau administratif yang bersifat teknis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku secara umum dalam hierarki norma hukum dan teori hukum sebelum direvisi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya pihak lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti terhadap keputusan Mahkama Agung nomor 46 P/HUM/2018 mempunyai waktu 90 hari untuk tidak menindaklanjuti keputusan tersebut, namun pihak lembaga Komisi Pemilihan Umum bergerak cepat menindaklanjuti putusan Mahkama Agung tersebut, hal itu dibuktikan dengan empat (4) hari setelah salinan putusan diterima pihak Komisi Pemilihan Umum mereka sudah merampungkan proses perevisian Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tersebut