SEWA MENYEWA TANAH PERKEBUNAN SAWIT MENURUT BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Trans Suakarsa Mandiri Kecamatan Mersam Kebupaten Batang Hari Provinsi Jambi)

Skripsi ini berjudul :“Sewa Menyewa Tanah Perkebunan Sawit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Trans Suakarsa Mandiri kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”.yang dilatar belakangi permasalahan sewa menyewa, tanah perkebunan sawit di Desa Trans Suakarsa Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provisi Jambi, tujuan penelitian: pertama, untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah perkebunan sawit didesa trans Suakarsa Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Kedua, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Perkebunan Sawit Didesa Trans Suakarsa Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provisi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriftip.hasil penelitian yang pertama:didalam perjanjian antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan di awal perjanjian hanya sekedar saling percaya antara keduanya. Hasil Praktik sewa yang dilakukan diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan tanah dengan orang yang penyewa dimana pihak pertama menyewakan tanahnya kepada pihak kedua dengan kesepakatan pembaagian hasil dalam jangka waktu tertentu,jika tanaman itu rusak maka yang menanggung kerusakan itu pihak kedua sebagai pihak penyewa tanah. penelitian keduadidalam akad tersebu tidak sesuai dengan syariat islam memenuhi akad dalam sewa menyewa. tidak ada kejelasan dalam kepemilikan tanah yang disewakan. Hasil tanah tersebut diambil sepenuhnya oleh penerima sewa maka terjadi kerugian antara pihak-pihak yang bersangkutan, pelaksanaan yang dilakukan oleh desa tersebut mengandung unsur ketidak pastian, dan gharar karena di awal akad dan diakhir akad tidak ada kejelasan sama sekali, akad tersebut hanya akad dari perkataan antara kedua belah pihak tidak ada saksi dan tidak ada perjanjian diatas materai dalam perjanjian tersebut.maka terjadi perselisihan, pihak pertama tidak bisa menuntut karena tidak ada bukti dalam perjanjian dalam akad sewa menyewa. Maka Islam melarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak