PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH UNDANG-UNDANG NOMOR 21 PASAL 55 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan tiga hal utama, yaitu: (1) untuk mengetahui apa yang melatar belakangi lahirnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, (2) untuk mengetahui Implementasi Penyelesaian Sengeketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, (3)Keabsahan Keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Jambi dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. untuk mencapai tujuan itu, maka skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian hokum empiris, menggununakan metode pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulisdiperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: (1) Sudah berlakunya UU No 3. Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satunya merupakan mempertegas kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana kekuasaan. Dari penjelasan pasal 49 huruf (i) dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah. serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan sejak adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Jadi Pengadilan Agama dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi tidak ada lagi di PN, satu-satunya penyelesaian sengekta perbankan syariah secara litigasi satu-satunya di PA. (2). implementasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama kota Jambi, yang telah dikemukakan oleh hakim pengadilan agama kota Jambi, yaitu dapat ditempuh dengan jalur perdamaian, mediasi dan penyelesaian melalui proses persidangan.(3). Berdasarkan hasil penelitian bahwa menurut hokum ekonomi syariah pengadilan agama jambi sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk mengadili perkara ekonomi syariah khusunya dibidang perbankan syariah,Tetapi secara praktik belum ada putusan mengenai perkara perbankan syariah hanya saja Cuma pada tahap banding sajabelum sampai pada tahap eksekusi dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia tentang penyelesaian sengketa perbankan di pengadilan agama, mereka terlalu gegabah untuk menyelesaiakan perkara secara litigasi