NILAI-NILAI HUKUM PROGRESIF TENTANG IZIN POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun jarang sekali yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui eksistensinya, salah satunya hukum perkawinan yang didalamnya dibahas hal-hal yang dulu belum disentuh oleh kitab-kitab fikih. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, adapaun teknik pengumpulan datanya melalui observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan bantuan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum islam sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh buku-buku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian ini antara lain : (1) dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik inti dari hukum progresif adalah hukum untuk kepentingan manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. (2) Secara implisit al- Qur‟an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain (3) adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami itu terlalu berat yaitu:, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka