EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Skripsi ini memiliki tujuan di antaranya yang pertama, untuk mengetahui secara pasti dan benar mengenai Ketentuan dalam Pelaksanaan penerapan Uang Paksa (dwangsom) pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga efektivitas pelaksanaan Uang Paksa (dwangsom) yang ditinjau secara yuridis melalui efektivitas penegakan Hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan hukum utama yakni Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan menela’ah konsep, asas hukum dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan serta kaidah atau teori efektifitas penegakan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini ketentuan yang dipakai dalam penerapan Uang Paksa adalah Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga pasal 606a dan 606b Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/SIP/1967 yang dibuat pada tahun 1967 bulan mei tanggal 7. Dan dalam hal penggunaan dwangsom ini tidak dapat dipergunakan kepada terhukum yang memiliki hukuman pokok berupa pembayaran uang. Hal tersebut didasari pada yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 yang diterbitkan pada tahun 1972. Lalu selanjutnya bahwasanya penerapan Dwangsom ini tidak dapat dikatakan efektif dikarenakan tidak sesuai dengan efektivitas hukum baik dari segi hukum itu sendiri (Undang-Undang) yang mana Upaya Uang Paksa tidak memiliki regulasi yang sistematis guna menerapkannya, Serta Penegak Hukum dalam hal ini lembaga eksekutor atau juru sita pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki aturan atau tugas pokok maupun kewajiban dalam tugas hingga membentuk dualisme aturan dalam perakteknya. dan sarana hukum yang tidak memiliki sanksi hukum negatif yang membuat terhukum jera dan dengan suka rela melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara