KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENEMPATKAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)

Dimana Masalah Yang terjadi bahwa didalam kebijakan Kepala Desa Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Muara Limun, Desa Pulau Pandan, Desa Temenggung di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang mana pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam UU tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 51. Skripsi ini menggunakan Menggunakan salah satu teori dari Easton memberikan defenisi kebijakan sebagai pengelokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : 1). Kebijakan Kepala Desa Dalam pengangkatan Perangkat Desa pada pasal 51 dalam pengangkatan perangkatan desa tidak boleh memiliki rangkap jabatan. Tetapi dari 3 Desa Muara Limun, Temenggung, Pulau Pandan tersebut Perangkat Desa nya ada beberapa yang Memiliki Rangkap jabatan yang telah dilarang Oleh Pemerintah. 2). Kendala dari rangkap jabatan adalah Susahnya dalam menentukan waktu bekerja jika terdapat bertabrakan dengan waktu 2 pekerjaan tersebut. 3). Dari kepuasan masyarakat dengan perangkat desa masyarakat merasa itu tidak adil dalam penempatan perangkat desa nya karena sudah melanggar aturan yang sudah ada. Kata Kunci : Kebijakan, Rangkap Jabatan, UU No 6 tentang Desa tahun 2014, Kecamatan Limu