ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO.2/PID.PRA/2019/PNJMB MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN TERSANGKATINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka menurut KUHAP, dalam skripsi ini tentunya berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, sejak ditetapkan 31 desember 1981 lahirnya KUHAP yang bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil, mencari pelaku tindak pidana dan menghindarkan yang tidak bersalah tidak terkena hukuman, guna menjamin agar KUHAP dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan maka dalam KUHAP diatur lembaga baru yakni praperadilan tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa tujuan daripada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal kemudian praperadilan memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana yang berkaitan dengan penggunaan “upaya paksa” seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum yang mana wewenang itu diatur dalam pasal 1 huruf 10 jo pasal 77 KUHAP. Adanya lembaga praperadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hal melindungi kepentingan hukum setiap individu. Adanya pengajuan praperadilan menandakan adanya salah satu atau beberapa hak asasi dari manusia yang dilanggar oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/yuridis normatif sumber data yang diperoleh dengan cara library research terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan teknik analisis data dengan metode induktif. Skripsi ini menganalisa tentang putusan praperadilan No. 2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan Hakim menolak permohonan praperadilan tersebut sudah tepat karena proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya dalil serta alasan dari pemohon sehingga hakim menolak permohonan praperadilan tersebut