PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS DI BPOM PROVINSI JAMBI)

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Kota Jambi (Studi Kasus di BPOM Jambi). Sebagai tujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam mencegah peredaran obat-obatan dan sanksi bagi pelaku terhadap pelanggaran obat-obatan tersebut. Skripsi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi adalah sebuah lembaga non departemen yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di kota Jambi. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan kepres No. 103/2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, dan data kerja lembaga Pemerintahan Non Depertement (LPND) yang bertanggungjawab kepada presiden dan dikoordinasikan mentri kesehatan. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pencegahan tindak pidana pemalsuan obat di kota Jambi sangat urgensi, sesuai tugas dan fungsinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pencegahan terjadinya pemalsuan obat di kota Jambi sebagai berikut: Pihak BPOM agar dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, larangan memproduksi dan penarikan produk dari pasaran, pemusnahan produk dan diberikan sanksi pidana berupa denda atau penjara bahkan pencabutan izin produksi