KONTROL APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA RANTAU MACANG KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sebuah lembaga yang berperan penjaminan mutu dengan diembanya tugas yang bersifat pencegahan dari terjadinya kesalahan di instansi pemerintah. Skripsi ini berjudul prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Sebagai tujuan antaranya ingin mengetahui program dan kinerja aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Merangin, ingin mengetahui kontrol aparat pengawas internal pemerintah dan ingin mengetahui faktor penghambat dan pendukung kontrol aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pengelolaan dana desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggambarkan program dan kinerja aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Merangin dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau menferivikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, program dan kinerja aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Merangin dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Rantau Macang Muara Siau Kabupaten Merangin dilakukan dengan cara Penyusunan dan Penetapan Pengawasan dan Melakukan Pendampingan, kedua, kontrol aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pengelolaan dana Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin diantaranya Koordinasi terhadap Pemerintah Desa dan Melakukan Sinergitas Antar Instansi Pemerintah, ketiga faktor penghambat dan pendukung kontrol aparat aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pengelolaan dana Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin diantaranya; Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya Independensi, dan Keterbatasan Fasilitas Pendukung Pengawasan Kualitas Sarana dan Prasarana Fisik. Faktor pendukung, diantaranya; Melakukan Peningkatan Kapabilitas APIP, Penyempurnaan Tata Kelola pengawasan dan Pengembangan SDM (auditor) maupun P2UPD