KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK Tolak ukur pemerintahan yang baik harus menerapkan pemerintahan yang baik dengan cara: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa Rantau Gedang dan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dilakukan dengan tahapan diantaranya; melibatkan partisipasi masyarakat, dimana pemerintah desa mengajak seluruh masyarakat desa untuk bergotong-royong memindahkan material di tepi sungai menuju tempat pembangunan desa agar dapat terselesaikan, pelaksanaan pembangunan, dimana pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat pada awal tahun sesuai dengan anggaran yang diperoleh baik dari ADD mengevaluasi dan menerapkan disiplin kerja dimaan dengan mengawasi dan mengevaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dengan menerapkan disiplin kerja; (2) Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari diantaranya; melakukan musyawarah desa dimana pemerintah desa mengajak seluruh lapisan masyarakat dari tingkat RT, RW, Tokoh Agama, tokoh adat dan juga seluruh perangkat desa memutuskan perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan, mengupayakan keterbukaan anggaran, dimana pemerintah desa terus berupaya memberi penjelasan kepada masyarakat tentang program dan anggaran pembangunan agar jelas dan terbuka dan independensi, dimana pengaruh tokoh adat cukup besar demi kelangsungan pembangunan desa agar tidak terjadi malapetaka dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Kata kunci: Kinerja, Pemerintah desa, pembangunan des