ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JAMBI PADA PERKARA NO 92/PDT.P/2019/PA.JAMBI)

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi)”. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sebuah pernikahan dini mendapatkan legitimasi dari tindakan hakim yang sering kali mengabulkan adanya permohonan dispensasi nikah. Tindakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah secara yuridis juga memiliki sandaran hukum yaitu, UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang di dalamnya memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Tentu saja, menghadapi persoalan seperti ini dibutuhkan kompetensi dan kapabilitas seorang hakim untuk melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang secara tekstual tampak saling bertentangan. Penelitian ini membahas tentang: Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi). Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: faktor yang menjadi dasar pandangan hakim pengadilan agama jambi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah diantaranya sebagai berikut: adanya faktor yang didasarkan pada unsur kemaslahatan, dimana dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Sedangkan faktor kedua yaitu berdasarkan jenis perkara yang dilihat berdasarkan fakta hukum dan kaidah ushul fiqih dimana menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan. Kedudukan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi dapat dilihat dari beberapa keputusan hakim yang menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan sehingga memperkuat perlindungan anak dan memberikan perlindungan terhadap hak anak