PEMALSUAN IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolaholah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengatasi kerugian-kerugian tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang baik dan tegas agar kedisiplinan terjaga dan terarah. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dan lainnya diatur dalam Pasal 263 KUHP, diharapkan mampu mengatasi dan menekan maraknya tindak pidana pemalsuan identitas baik perubahan identitas diri maupun lainnya, dengan ancaman pidana 6 tahun, dengan tujuan dapat membuat terdakwa/pelaku jera akan perbuatannya. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum pemalsuan identitas anak menurut hukum Islam ? (2) Bagaimana hukum pemalsuan Identitas anak menurut hukum positif ? (3) Bagaimana relevansi ketentuan hukum positif dan perbandingan identitas anak dengan hukum Islam ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan yuridis normatif, penelitian kepustakaan (Library reseach) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundangundangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. (2) Tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan. (3) Hukum adalah hubungan diantara suatu persona dan suatu hal (benda, urusan) yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan persona, seperti menjadi miliknya. Bardasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa: Dampak dari pemalsuan identitas anak dari hasil nikah sirri menjadi perhatian bagi pemerintah karna bersangkutan dengan pembuatan akta kelahiran seorang anak tersebut. Maka dari itu perlu sosialisasi hukum dari pihak pemerentah kepada masyarakat untuk tidak malaksanakan perkawinan dibawah tangan (nikah sirri)