ANALISIS PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 21 TAHUN 2018.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana sesuai dengan peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2018 di kabupaten muaro jambi, kedua faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana sesuai dengan peraturan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif yakni dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa orang narasumber