IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI PASAR TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMU TAHUN 2020)

Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Implementasi atau pelaksanaan PERDA Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur. Sebagai tujuanya adalah Pertama, untuk mengetahui apa saja langkah_langkah yang dilakukan oleh Disperindag kota jambi dalam mengimplementasikan PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Kedua, bagaimana kendala yang di hadapi Disperindag pengelola pasar Kota Jambi dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.Ketiga, bagaimana upaya yang di lakukan Disperindag Kota Jambi dalam penataan dan pemberddayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamtan Jambi Timur.Skripsi ini menggunakan Pendekatan penelitian Kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:pelaksanaan kebijakana berupa penataan dan pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sudah sesuai dengan PERDA dan tujann Disperindag, implementasi kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu pertama, membuatkan pasar talang banjar baru dengan mengunakan dana APBD dan APBN, Kedua, menyediakan kios dan meja dagang. Ketiga memfasilitasi sarana penerangan dagang.Adapun kendala-kendala yang dihadapi seperti: Pertama, kurangnya kesadaran pedagang dan pembeli terhadap pentingnya pemberian ruang pada fasilitas umum. Kedua, masih banyaknya pedagang Kaki Lima yang berjualan diarea yang bukan diperuntukkannya. Ketiga, sulitnya merelokasi dan menertibkan pedagang kaki limabagaikan kucing-kucingan dengan petugas penertiban. Keempat, belum maksimalnya sarana prasarana meunjang kegiatan jual beli didalam pasar. Dengan begitu Walikota Jambi bersama Disperindang dibantu dengan tim terpadu melakukan upaya untuk merrealisasikan PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, seperti : pertama, melakukan penertiban agar tidak lagi jualan di tempat yang bukan di peruntukkannya. Kedua, memfasilitasi akses permodalan , sarana dagang dan diarahkan ke Dinas Sosial agar diberi pelatihan. Ketiga, memasang rambu-rambu atau tanda larangan disepanjang jalan agar tidak melakukan transaksi jual beli