PERAN BIRO HUMAS KANTOR GUBERNUR JAMBI DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN KERJA PROFESIONAL TERHADAP WARTAWAN JAMBI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wartawan Kegiatan mencari dan menyusun materi informasi dan menyampaikannya kepada publik, mulai dari peliputan dan penulisan oleh reporter sampai kepenyutingan dan publikasi atau penyiaran oleh redaktur merupakan perkerjaan jurnalistik atau wartawanan. Media Massa dan Biro Humas Provinsi Jambi sangat berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, keduanya, berfungsi membentuk nilai berita dimata public “ media massa mengarahkan nilai berita tersebut kepada kepentingan masyarakat sedangkan Biro Humas Provinsi Jambi mengarahnya kepada kepentingan berkomunikasi, sebaliknya komunikasi yang dilakukan media atau Biro Humas Provinsi Jambi juga bisa mempengaruhi opini yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Kualitatif) dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Wartawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan kode etik. Dalam menggali informasi pada peliputan berita wartawan banyak menemukan narasumber yang tidak ingin diwawancara karena beberapa faktor. Biro humas dan Protokol Provinsi Jambi tidak menjalankan tugas dengan baik, Biro Humas mencampurkan antara Ruang Redaksi dengan Periklanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Solusi Biro Humas dan Protokol Kota Jambi lebih maju dengan memberitakan apa adanya kepada masyarakat Jambi. Hasilnya penulis mengetahui tantangan jurnalisme profesinal dalam membuat berita dan Biro Humas dan Protokol yang terlalu mengikat media-media dengan periklanan dan upaya meningkatkan kinerja Biro Humas adalah dengan kesadaran jurnalis tidak melangar Kode Etik dan kesadaran Biro Humas Lebih mementingkan masyarakat Dari pada diri sendiri. Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka