PRAKTIK SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui PRAKTIK SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data primer yang didapat dari hasil wawancara yang berkaitan dengan SOP dan arsip pada Unit Pengelola kegiatan (UPK) serta pengumpulan data sekunder didapat dari kajian pustaka dan dokumen terkait di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) masih tergolong konvensional, dan berpatokan pada Peraturan Pemerintah yaitu melalui Departermen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), program kegiatan SPP dari dana bergulir yang dihibahkan oleh Pemerintah Kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk pengentasan masyarakat miskin kepada kelompok yang sudah lama untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan tambahan modal dan bukan untuk kelompok yang baru dirintis. Selanjutnya, di dalam kegiatan SPP tidak adanya Unsur eksploitasi (Penindasan dan Pemerasan) diantara UPK dan Kelompok SPP dikarenakan adanya tanggung renteng disetiap kelompok SPP, UPK hanya menerapkan system bunga diawal di SPP dengan 0,92% Per bulan (11% per tahun) dan kelompok SPP tidak merasa keberatan, mengenai waktu terlambat bayar tidak ada denda/bunga apabila telah jatuh tempo dan apabila ada kelompok bermasalah Pencairan tahun depan di tunda samapi Lunas Tunggakan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) termasuk kegiatan tolong menolong menuju syariah tetapi belum ada ketetapan berdasarkan Fatwa DSN-MUI dengan pemerintah Provinsi Jambi mengenai Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang menerapkan sistem syariah dengan bagi hasil (mudharobah) atau mengkonversikan dari UPK konvensional ke UPK Syariah hal ini yang menjadi was-was di masyarakat SPP darurat atau tergolong riba, hal ini dikarenakan perbank syariah di wilayah tersebut belum ada. Konversi UPK Konvensional ke UPK Syariah ini pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Montasik Provinsi Aceh dengan system wakilah dan murabahah dan masyarakat kecamatan montasik di provinsi Aceh setuju dengan adanya konversi tersebut dengan adanya peristiwa konversi di provinsi aceh diharapkan sebagai acuan untuk kedepannya di provinsi Jambi