PRAKTIK JUAL BELI PLAT PALSU NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI)

Skripsi ini berjudul “Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)” Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan hukum Islam di Muara Bulian dan mengetahui proses jual beli plat nomor kendaraan karena permasalahannya adalah obyek (Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor) yang diperjualbelikan bisa merugikan bagi pembeli karena ada pasal 68 di dalam Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang melarang dalam mempergunakan barang tersebut. Praktik tersebut tentu berbeda dengan ketentuan UU yang telah diatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan dokumentasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli plat nomor palsu di muara bulian kab. Batanghari merupakan bentuk usaha yang cukup membantu pemilik kendaraan, dan juga diperbolehkan dalam sistem jual beli asalkan sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Plat nomor adalah bagian identitas kendaraan yang wajib digunakan sesuai dengan undang-undang Pihak kepolisian menjadi lembaga yang berhak atas keberadaan plat nomor tersebut. Pelaksanaan akad jual beli plat nomor palsu kendaraan bermotor di muara bulian sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun pada prakteknya terbagi dalam dua hal. Pertama, jual beli plat nomor yang dibolehkan dengan catatan harus sesuai dengan identitas kendaraan bermotor. Kedua, jika pengendara melakukan pemalsuan terhadap plat nomor maka akan terancam hukuman penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada pasal 68 ayat (1). Ketiga, jual beli plat nomor yang dilarang karena mengandung unsur pemalsuan. Kata kunci: hukum Islam, plat nomor, jual bel