ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan ada sejumlah hak-hak tertentu yang bisa dicabut negara ketika individu secara kuat telah melanggar hukum, salah satunya adalah hak memilih dan dipilih. Menurut Pasal 38 ayat (1) KUHP, pencabutan hak hanya bisa berlaku selama lima tahun setelah terpidana selesai menjalani masa hukuman. Hak dipilih tidak dapat dicabut bila individu tersebut mendapatkan jabatan karena ditunjuk atau diangkat, maka pencabutan hak tersebut tidak berlaku. Maraknya pencabutan hak politik ini menuai pro dan kontra. Bagi kelompok yang kontra, pencabutan hak politik dinilai berlebihan karena hal tersebut merupakan hak dasar setiap manusia. Bahkan tidak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sementara kelompok yang pro, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mendukung upaya tersebut dan berharap hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dapat menimbulkan efek jera yang lebih tegas, terutama bagi seorang pejabat publik yang cenderung menyelewengkan kewenangan yang diembannya. Permasalahan yang terjadi adalah Bagaimana penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Apa permasalahan yang timbul dalam penerapan pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana berdasarkan buku-buku tentang tindak pidana korupsi, putusan Mahkamah Agung kasus tindak pidana korupsi, isu-isu yang berkembang dalam dunia politik terkait pencabutan hak politik koruptor, dan pendapat-pendapat para ahli hukum tentang pencabutan hak politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan beberapa kasus yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Putusan Mahkamah Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 An.Akil Mochtar, putusan 537 K/Pid.Sus/2014 An. Irjen Djoko Susilo, putusan 1195 K/Pid.Sus/2014 An. Luthfi Hasan Ishaaq, putusan 1261 K/Pid.Sus/2015 An. Anas Urbaningrum, dan 285 K/Pid.Sus/2015 An. Ratu Atut Chosiyah. Bahwa pencabutan hak politik yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi bukanlah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena mereka yang tertangkap korupsi rata-rata merupakan orang-orang dengan jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang mendapatkan amanah untuk mengelola urusan publik dan institusi publik dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya pribadi atau kelompok