TANGGUNG JAWAB PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PERMENTAN NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (STUDI DI KABUPATEN MUARO JAMBI)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang proses perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi serta bentuk pertanggungjawaban dinas perkebunan kabupaten Muaro Jambi dalam perizinan perkebunan Kelapa Sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan IUP, IUP-B, dan IUP-P adalah beberapa Bentuk perizinan perkebunan tahapan proses ketiganya sama yaitu Tahapan ProsesPemohon mengajukan permohonan ke front office dan jika lengkap diberikan tanda terima, dari front office diteruskan ke bidang pelayanan, diteruskan ke Sekretaris Dinas, dan disampaikan ke Kepala Dinas untuk mendapat Disposisi, setelah diadakan koordinasi, dengan Tim Teknis, Kades/Lurah dan Camat permohonan dinyatakan layak maka akan di proses, apabila tidak layak maka pemohon tidak diproses disertai dengan alasan. Setelah diproses, draf izin diperiksa dan difaraf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan diteruskan ke Sekretaris Dinas, setelah diparaf Sekretaris Dinas diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani, setelah izin ditandatangani kemudian di agendakan oleh bidang pelayanan dan diserahkan ke loket pengambilan izin; dan pemohon mengambil izin dan selanjutnya surat izin diterima oleh pemohon. Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi Dalam Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit ikut berpartisipasi dalam hal dalam pembuatan izin pelaksana teknis, pihak perkebunan juga ikut dalam proses ke lapangan bersama dengan Kades/Lurah, Camat untuk melihat lokasi di lapangan dan untuk mendapat persetujuan (koordinasi). melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait Penyusunan Perencanaan dan program Pembangunan Subsektor Perkebunan, melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum pada subsektor perkebunan, mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pembangunan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan