TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NO 33 TAHUN 2016 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahastentang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi,faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, serta Relevansi antara Perbup dan Pembangunan Kesehatan itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan Menurut analisi penulis Pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022. Disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Faktor pendukung dalam pembangunan kesehatan adalah telah adanya komitmen pemerintah daerah yang berorientasi terhadap kesehatan, sudah ada regulasi yang mengatur, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan.terselenggaranyaprogram Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jamkesda dan Kapitasi Puskesmas. Faktor penghambat adalah Jumlah Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan kurang memenuhi Standar, belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dan masih lemahnya pemahaman tenaga yang ada terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam pembangunan kesehatan, penataan Sarana-Prasarana dan alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan belum memenuhi Standar, pembinaan dan pengawasan belum optimal, masih lemahnya kerjasama lintas sektor dan lintas program, masih kurangnya kualitas dan kuantitas pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, belum optimalnya promosi kesehatan dalam pemberdayaan kesehatan dan peningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatanserta serbatasnya sumber daya obat dan perbekalan kesehatan