KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI MALADMINISTRASI PEMBUATAN E-KTP DI PROVINSI JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahuikedudukan dan peranan ombudsman berdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, serta prosedur pengajuan laporan maladministrasi pembuatan E-ktp di Provinsi Jambi, dan untung mengetahui solusipencegahan maladministrasi pembuatan E-ktpdi provinsi Jambi.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder dan primer.Hasil penelitian dan kesimpulan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20l3 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten lKota dan UPT Disdukcapil Kabupaten Kota dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan Pelaporan, Verifikasi dan validasi, Perekaman data dan Pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.Peranan Ombudsman dalam Mencegah Maladministrasi (E-KTP) Di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yaitu menerima laporan mengenai Maladministrasi dalam hal ini Maladministrasi E-KTP, melalui cara kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan membuat (MOU) dan sosialisasi. Tindak lanjut dari pihak ombudsman terhadap dukcapil untuk daerah Muaro Jambidan bungo yang di temukan pelanggaran Maladministrasi Untuk wilayah muarao jambi sudah saya sampaikan Kepada Bupati dan ditugaskan Kepada kepala dinasny