PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEIKUTSERTAAN APARAT DESA DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RADEN ANOM KEC BATANG ASAI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus desa Raden Anom Kec. Batang Asai). sebagai tujuan diantaranya untuk untuk mengetahui penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom Kec. Batang Asai, untuk mengetahui tentang pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Raden Anom Kec. Batang Asai. Serta untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kecamatan Batang Asai. skripsi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, penambangan emas di sepanjang sungai batang asai sarolangun tersebut adalah illegal, karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait. kemudian akibat aktifitas pertambangan emas tersebut menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat; kedua : pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Raden Anom kecamatan Batang Asai kedua hukum tersebut melarang dan ada sanksi bagi yang melakukan penambangan tersebut, ditinjau dari hukum islam juga hukumnya haram karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan; ketiga: setelah melakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan, maka penulis menyimpulkan beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal di desa raden anom kec. batang asai adalah kurangnya komunikasi, komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan berbagai kegitan termasuk dalam upaya penertiban PETI, hanya saja komunikasi dan kerjasama antara tim terpadu penertiban adalah kurang baik. selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan penertiban peti sulit untuk dilaksanakan oleh tim sehingga memerlukan usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberantas atau menghentikan aktivitas peti tersebut. adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang membackup aktivitas peti membuat tim semakin sulit menertibkan peti dan kurangnya dukungan masyarakat merupakan faktor penghambat paling utama bagi tim dalam menertibkan peti di kecamatan Batang Asai, sehingga aktivitas peti masih dilakukan masyarakat hingga sampai saat ini