KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (TINJAUAN YURIDIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI)

Skripsi ini bertujuan mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan akta kelahiran yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan akta kelahiran yang ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2013 di kabupaten muaro jambi. jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah Pertama: Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Kedudukannya demikian penting sebab sah atau tidaknya perbuatan orang dalam kaitan organisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasarkan prosedur itu. Kedua: Dalam Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Yakni Terdapat Dua Faktor Yaitu Kendala Teknis Dan Kendala Non Teknis, Ketiga: Dalam Implikasi Penerbitan Akta Kelahiran Menurut UU No 24 Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri Pencatatan Sipil didalam memberikan pelayanan Akta Kelahiran kepada masyarakat secara lebih merata dan bermutu dengan mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang ada