PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI)

Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui gambaran kerja bagian hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, proses dan hambatan yang dihadapi dalam mengkaji permasalahan hukum SKPD oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat diberikan beberapa kesimpulan yaitu terkait dengan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. lebih lanjut pemerintah menerbitkab peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dari peraturan inilah kita lihat bagaimana gambaran umum kinerja yang akan dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Proses dalam mengkaji permasalahan hukum ialah mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pelayanan konsultasi dan bantguan hukum kepada unsur pemerintah daerah, melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daearh, memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara baik didalam maupun diluar pengadilan yang dalam pelaksanaannya menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara baik di dalam maupun diluar pengadilan, mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan HAM di daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan inventarisasi permasalahan hukum, melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan hukum dan HAM. Hambatan yang di hadapi dalam mengkaji permasalahan hukum SKPD oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi di bagi pada dua factor yaitu Internal dan Eksterna