PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (STUDI DIDINAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KABUPATEN MUARO JAMBI)

Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi setelah digantikannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, data di dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat diberikan beberapa kesimpulan yaitu Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPPRD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-202. RPJMD dan Renstra BPPRD disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor - faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi.Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,terdiri dari Hukum dan Perundangan, Potensi dan lokasi, Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasaran