TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UANG ADAT DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU JAMBI( STUDI KASUS DI KELURAHAN PELABUHAN DAGANG KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi (studi kasus di Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat)”. Latar belakang masalah dalam penulisan skripsi ini adalah, di kelurahan pelabuhan dagang sendiri dalam upacara adat perkawinannya ada yang dinamakan uang adat, yang uang adat ini adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi jika tidak terpenuhi uang adat ini maka tidak akan terjadi perkawinan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum pemberian uang adat dalam perkawinan adat melayu jambi di kelurahan pelabuhan dagang kecamatan tungkal ulu kabupaten tanjung jabung barat dan bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pemberian uang adat dalam perkawinan adat melau jambi di kelurahan pelabuhan dagang kecamatan tungkal ulu kabupaten tanjung jabung barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif sosiologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan wawancara dengan pihak masyarakat setempat, kepala desa, pegawai syara‟, pemuka adat, tokoh masyarakat, alim ulama, dan berbagai pihak yang dibutuhkan informasinya dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, setelah ditela‟ah dan dipahami, diperolehlah hasil penelitian sebagai berikut, pertama yaitu kedudukan dari pemberian uang adat ini merupakan syarat agar terlaksananya pernikahan dan sifatmya merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak prempuan. Kedua akibat hukum dari pemberian uang adat dalam perkawinan adat melayu Jambi di kelurahan pelabuhan dagang tergantung kepada mampu atau tidak pihak laki-laki memenuhi uang adat yang di tentukan keluarga perempuan, kiranya mampu memenuhi uang adat tersebut maka pernikahan akan dilaksanakan dan jika laki-laki tidak mampu memenuhi uang adat tersebut maka tidak akan terjadi pernikahan dan uang adat ini diluar dari pada pemberian mahar. Ketiga tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini tidak menyalahi dari Al Qur‟an dan Hadits hanya saja terdapat kekeliruan di masyarakat dalam menentukan jumlah uang adat yang terlampau tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki