KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN (STUDI TENTANG TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A JAMBI)

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi, implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak setelah perceraian, dan langkah hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif sosiologis. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang termasuk dalam data primer adalah semua data yang berkaitan tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak yang telah ditinggal cerai di Pengadilan Agama Jambi Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, buku-buku, atau publikasi lainnya. Teknis dalam pengumpulan data ini menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dari penelitian sebagai berikut, pertama penyelesaian kasus perceraiaan di Pengadilan Agama Jambi bahwasannya sebagaimana prosedur penyelesaian perceraian di sistem Peradilan Agama pada umumnya yang mengacu pada Undang-undang di Indonesia. Yang membedakan adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kedua, Implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama ternyata ada yang tidak patuh maka upaya pihak ibu meminta langsung uang nafkah anak yang harus diberikan kepada anak-anak mereka. Baik itu sesuai dengan permohonan atau gugatan perceraian yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah anak yang tertera di putusan pengadilan atau yang tidak tercantum didalamnya tuntutan nafkah anak. Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah anak. Kemudian melaporkannya ke pengadilan bahwasannya ayah tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan nafkah anak. Ketiga, Langkah hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak adalah dengan melakukan eksekusi harta miliknya, dan juga dapat di kenakan undang-undang perlindungan anak