PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME DI KOTA JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang mengenai penegakan hukum perizinan terhadap izin mendirikan bangunan reklame dikota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Jenis penelitian adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan implemetasi dari penegakan hukum perizinan reklame dikotajambi telah terlaksana sesuai dengan aturan, berjalan dengan baiknya dapat dilihat dari praktek dilapangan yang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun demikian adapun kendala yang dihadapi yaitu dari para pengusaha tersendiri sehingga menghambat pelaksanaannya. Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perizinan TerhadapIzin Mendirikan Bangunan Reklame di Kota Jambi yaitu dalam penegakan seperti tidak semua dalam perizinan yang terdaftar tidak semua lolos dan data yang sudah lolos kemudian diterbitkan. Dari pengusaha IMBR ada tidak melaporkan mendirikan bangunan yang sifatnya illegal, kemudian ada kegiatan pengawasan yang kedapatan biasanya akan mendapat tindakan penegakan yang akan dilakukan oleh dinas perkim, dari dinas perkim, dari dinas penananman modal dan pelayanan, dinas pengolahan pajak dan retribusi daerah dan dinas satpolpp (satuanpolisipamongpraja) pemilik dari bangunan reklame tersebut tidak ada ditempat sehingga Karena tidak tahu siapa pemilik nya sehingga harus terlebih dahulu dilihat dan di cek keberkas dan titik koordinatnya di lihat baru diketahui pemiliknya siapa, kemudian juga pengusaha yang melakukan perizinan seringkali berusaha untuk tidak patuh terhadap peraturan yang telah diberikan oleh dinas. Kendala lainnya juga terdapat pada perpanjangan izin mendirikan reklame karena serirgkali dari pihak pengusaha jika sudah membangun bangunan reklame sering lupa memperbarui izin karena batas waktu yang diberikan untuk pemasangan reklame adalah selama 3 (tiga) tahun sehingga jika sudah melewati batas tesebut seharusnya di perbaiki namun banyak dari sebagian oknum pengusaha mangkir dari pemanggilan, izin mendirikan reklame sendiri terkadang juga masih banyak yang melanggar aturan yaitu seperti reklame illegal karena mendirikan tanpa melakukan perizinan terlebihdahulu di kantor penanaman modal dan dinas perizinan tataruang, banyak dari pengusaha mengatasnamakan dari pihak-pihak yang memberikan izin mendirikan reklame tanpa melalu isyarat dari dinas terkait