WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PADA KANTOR WILAYAH DINAS KEHUTANAN TK.I JAMBI

Penelitian membahas Tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan penyidikan pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi. Adapun permasalahan yang ingin di analisis adala Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jamb, dan Bagaimana Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta Jambi. Hasil dari penilitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan TK. I Jambi dengan Penyidik Polresta Jambi, pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yakni melalui beberapa tahapan yakni, Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Penyusunan Berkas Perkara, Pengajuan Berkas Perkara. Koordinasi dalam melakukan Penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) Kehutanan TK.I Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta Jambi dilakukan dalam rangka memperlancar proses penyelesaian kasus di bidang tindak pidana kehutanan, yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ). Bentuk kordinasi yang dilakukan antara lain meliputi, Hubungan kerja di bidang operasional, Hubungan kerja di bidang Pembinaan, Koordinasi Operasional, Pembagian Petunjuk, Pemberian Bantuan Penyidikan, Pengawasan, dan Hubungan Kerja di Bidang Pembinaan