PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI KABUPATEN AGAM

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk manusia, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia. merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan.  Salah satunya dilakukan oleh Polisi Kehutanan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan; Pertama, upaya penanggulangan tindak pidana kehutanan oleh Polisi Kehutanan di Kabupaten Agam terus dilakukan oleh Polisi Kehutanan di KPHL Agam Raya maupun aparat instasi lain yang mempunyai kewenangan. Penanganan kasus-kasus tersebut tentunya dalam rangka pemberantasan tindak pidana kehutanan, yang secara jelas dan nyata merusak lingkungan dan merugikan negara Indonesia triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun penanganan tindak pidana kehutanan yang dilakukan tersebut memang bisa dikatakan belum maksimal. Hal ini jelas terlihat dari masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi dan belum diambil tindakan serta penegakkan hukumnya oleh aparat pemerintah. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan oleh Polisi Kehutanan di Kabupaten Agam adalah: (a) kurangnya dukungan berbagai pihak; (b) belum adanya kejelasan pengelolaan; (c) Kurangnya kemampuan dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan; (d) Permasalahan kondisi geografis; (e) kurangnya personil; (f) Penegakkan hukum (penindakan); (g) Penegakkan hukum oleh instansi terkait; (h) Penjatuhan hukuman; dan (i) Legalisasi tindak pidan kehutanan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: (a) Peningkatan kuantitas dan kualitas personil; (b) Peningkatan pengetahuan personil; (c) Pemberian reward dan punishment; (d) Peningkatan sarana, prasarana dan anggaran; (e) Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada; (f) Peningkatan penanganan kasus-kasus tindak pidana kehutanan agar menyentuh sasaran; (g) Kebijakan non penal; dan (h) Kebijakan kewajiban sosial melalui penanaman kembali hutan yang rusak serta membayar provisi