Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

The use and utilization of technology are growing during the COVID-19 pandemic. In the use of information technology, the protection of personal data is part of the personal right and therefore, the state is obliged to fulfill such rights. In Indonesia, there is a legal vacuum related to the rules on the protection of personal data. To fulfill personal rights, the step that can be taken is to make specific rules regarding the protection of personal data and consider the establishment of an independent authority as a comprehensive supervisor of the protection of personal data to ensure the effectiveness and efficiency of the implementation of the PDP Act. The method used in this study is juridical normative with a statutory, case, conceptual, and comparative approach.Penggunaan serta pemanfaatan teknologi semakin berkembang selama masa pandemi COVID-19. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari hak pribadi dan oleh karenanya, negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Di Indonesia, terjadi kekosongan hukum terkait aturan tentang perlindungan Data Pribadi. Untuk memenuhi hak pribadi, langkah yang bisa ditempuh adalah dengan membuat aturan secara khusus terkait pelidungan Data Pribadi dan mempertimbangkan pembentukan otoritas independen sebagai pengawas perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif