Penegakan Hukum terhadap Mafia Karantina COVID-19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan

Positive cases of COVID-19 in Indonesia are increasing significantly. In dealing with this, the government has implemented various policies, one of which is regarding the COVID-19 quarantine, which is based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. However, in fact, there are still violations in its implementation. Like the case of the COVID-19 quarantine mafia that occurred at Soekarno Hatta Airport. From the results of the research, the perpetrators are suspected of having violated the Quarantine Law and committed a criminal act of forgery, as well as the inaccuracy of law enforcement officers in ensnaring the perpetrators. So that the sanctions that will be imposed are also fairly light and unfair, especially if we observe the impact of it.Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dalam menanggulanginya pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah mengenai karantina COVID-19 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, nyatanya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggarannya. Seperti kasus mafia karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Dari hasil penelitian, para pelaku diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan dan melakukan tindak pidana pemalsuan, serta terdapat ketidak tepatan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku. Sehingga sanksi yang akan dikenakan pun terbilang ringan dan kurang adil, terutama apabila memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya