Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

The protection of indigenous peoples' rights conflicts with national law. This can be seen from the specifications of the Minerba Law which leave an important point for protecting the rights of indigenous peoples compared to their participation, such as the environmental impacts of mining activities. The Minerba Law is considered to have taken the space of indigenous peoples. The method used in this writing is juridical-normative. The recommendation of this research is the Bill on Customary Law Communities should be passed immediately since obtaining actual data from the territories and indigenous peoples regarding the protection of traditional rights. In addition, the government must also make implementing regulations starting from the central level to the regional level.Perlindungan hak masyarakat hukum adat berbenturan dengan hukum nasional. Hal ini tampak dari spesifikasi UU Minerba yang meninggalkan poin penting untuk melindungi hak masyarakat adat dibandingkan keikutsertaannya, seperti dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan. UU Minerba dianggap merampas ruang masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis-normatif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah RUU Masyarakat Hukum Adat seharusnya segera disahkan sejak mendapatkan data yang sebenarnya dari wilayah dan masyarakat hukum adat berkaitan dengan perlindungan hak tradisional. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah