Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

The legal policy of recognition of indigenous peoples as outlined by the 1945 Constitution requires the government to make customary law a source and inspiration in the development of national law. In the field of private law such as land and inheritance law, customary law has been elaborated a lot into national law. However, constitutional customary law is still not elaborated so that it often seems that it does not make a good contribution to the development of constitutional law in Indonesia. Based on research it is known that constitutional customary law is a formal source of constitutional law that hierarchically falls under the constitutional law act. In fact, some constitutional customary laws have been adopted in positive constitutional law, such as the provisions regarding the indigenous legal alliance, and the concept of the president as the holder of power over the army.Politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang digariskan oleh UUD NRI 1945 mengharuskan pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber dan inspirasi dalam pembangunan hukum nasional. Dalam bidang hukum privat seperti hukum tanah dan waris, hukum adat telah banyak dielaborasi menjadi hukum nasional. Namun, hukum adat yang bersifat ketatanegaraan masih kurang dielaborasi sehingga acapkali terkesan tidak dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa hukum adat ketatanegaraan ternyata merupakan sumber formal (mengikat) dalam hukum tata negara, yang hierarkinya berada dibawah perundang-undangan yang bersifat ketatanegaraan. Sebagian hukum adat ketatanegaraan juga ternyata telah diadopsi dalam hukum tata negara positif, seperti ketentuan mengenai persekutuan hukum kenegaraan asli (desa) dan konsep presiden sebagai pemegang kekuasaan angkatan perang