Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004)

During the Reformation era, Islamic law had space in public. This was also strengthened by state policies to reform various aspects of life, including the field of law. The legal reform agenda provides room for strengthening Islamic law institutionally through the Religious Courts. In this case, the Religious Courts are to be integrated under the Supreme Court to end the dualism of guidance and dual supervision between the Supreme Court and the Ministry of Religion. In this study, the authors discuss the differences in views between the Religious Courts, the Ministry of Religion, and the Supreme Court in the process of integrating the Religious Courts under one roof. The method used is the historical method with a statutory approach. The main source used is the primary archive in the form of trial minutes of the Draft Law No. 35/1999 concerning Judicial Power, Draft Law No. 4/2004 on Judicial Power, magazines, and contemporary newspapers. The new findings in this article are the pros and cons of the integration process of the Religious Courts due to differences in interests among stakeholders. Thus, it is concluded that the factors of integration of the Religious Courts are not limited to the ideal basis for realizing judicial independence within the framework of reform, but are closely related to economic and political aspects.Ketika era Reformasi, hukum Islam memiliki ruang di muka publik. Hal itu juga diperkuat dengan kebijakan negara untuk mereformasi berbagai sendi kehidupan, termasuk bidang hukum. Agenda reformasi hukum memberi ruang untuk memperkuat hukum Islam secara institusional melalui Peradilan Agama. Dalam hal ini, Peradilan Agama hendak diintegrasikan di bawah Mahkamah Agung untuk mengakhiri dualisme pembinaan dan pengawasan ganda antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dalam penelitian ini, penulis membahas perbedaan pandangan antara pihak Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan Mahkamah Agung dalam proses integrasi Peradilan Agama di bawah satu atap. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber utama yang digunakan adalah arsip primer berupa risalah sidang Rancangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, majalah, dan surat kabar sezaman. Temuan baru dalam artikel ini adalah pro dan kontra dalam proses integrasi Peradilan Agama disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa faktor-faktor integrasi Peradilan Agama tidak terbatas pada landasan ideal untuk mewujudkan independensi peradilan dalam bingkai reformasi, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan politik