Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

The WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) is a significant step forward for the international trade regime, representing a new hope for WTO relevance. TFA is the first multilateral agreement since the establishment of the WTO and includes new measures to help developing countries build capacity, as well as considering regulatory issues from WTO members. TFA needs to be interpreted appropriately, a combination of capacity building measures, to be the focus of technology improvement and policy applications, including the policies of each country needed to conduct foreign trade traffic control. TFA is assessed to reduce cross-border trade costs and increase trade for developing countries and allow WTO members to better control trade flows, through a combination of procedural downsizing and regulatory discretion. Through the qualitative normative analysis method, this paper examines legal theories and principles and rules related to international trade law. The author analyzes problems related to the course of trade facilitation agreements within the WTO framework as well as with its implementation in Indonesia. Thus, it is concluded that: First, the implementation of international trade policy in Indonesia based on the presence of TFA, has an important and significant impact on international trade traffic, especially concerning WTO members including Indonesia. Second, the normative regulation of TFA in Indonesia has been regulated in several legal products both laws and presidential regulations, so that the implementation of the presence of TFA affects the control of foreign trade policy and import exports.Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO dan termasuk langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. TFA dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas dan meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor