ASPEK LEGALITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA MALIOBORO

The purpose of the research to determine the legality aspects of street vendors in the Malioboro tourist area and to analyze the applicable legal sanctions for violators of the rules for good area governance. Street vendors carry out their business to support the economy in fulfilling their daily needs, but there is a need for the realization of an arrangement of regional spatial functions that takes into account all aspects optimally. The Yogyakarta City Government has made a policy in terms of structuring street vendors in order to create a good spatial plan in the Malioboro area. The data collection method in this research is juridical normative by examining secondary data. The results of the study concluded that the street vendors in the Malioboro area can be recognized if they already have a Location Use Permit and have an Identity Card based on the location and provisions on the type of goods. The prohibition for street vendors trading in the Malioboro area is regulated in a Yogyakarta Mayor Regulation and a Yogyakarta City Regional Regulation. Violators of the rules can be subject to criminal sanctions and administrative sanctions as stated in the regulation.Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek legalitas pedagang kaki lima di kawasan wisata malioboro dan menganalisis sanksi hukum yang berlaku.bagi pelanggar aturan guna tata kelola kawasan yang baik. Para pedagang menjalankan usahanya untuk menunjang perekonomian dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kawasan yang memperhatikan segala aspek secara optimal. Pemerintah Kota Yogyakarta membuat kebijakan dalam hal penataan pedagang kaki lima agar terwujud tata ruang yang baik di wilayah kawasan Malioboro. Metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu yuridis normatif dengan meneliti data sekunder. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro dapat diakui jika telah memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi dan memiliki Kartu Identitas berdasarkan lokasi serta ketentuan jenis barang. Larangan bagi pedagang kaki lima yang berdagang di Kawasan Malioboro telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Pelanggar aturan dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut