MEMAHAMI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek hukum adalah salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dasar pengelolaan lingkungan hidup melekat (Equivalensi ) dengan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup setiap orang, sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, hal ini, di nyatakan dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Dewasa ini akselerasi pembangunan semakin meningkat,membawa implikasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang cenderung disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga diperlukan jaminan penegakan hukum, sebagai upaya untuk mencapai tingkat ketaatan terhadapa ketentuan          hukum yang berlaku secara umum. Dasar ketentuan yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih diatur dalam Pasal 1 Angka 25, 26 dan Pasal 84 UUPPLH. Dengan demikian sengketa lingkungan hidup bertitik tolak pada upaya penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010. Upaya penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui sarana : “Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan Maupun Diluari pengadilan”. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administrasi dengan mengacu pada       Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan    Sanksi Administrasi Di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup