Peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan

Kepala Desa merupakan Lembaga Eksekutif yang terendah dalam struktur Kenegaraan dalam menjalankan Roda Pemerintahan di desa. Penelitian ini menyangkut tentang peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat ujung gurap kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Aspek yang merujuk pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini diterbelakangi untuk mengetahui seberapa besar dan pentingnya kepala desa dalam menjalankan tugas nya dalam menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi di desa ujung gurap kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan yang mengakibatkan putusnya silaturahmi antara para pihak yang bersengketa dan menjadikan hubungan tidak harmonis lagi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapang (field research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpualan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kepala desa serta kepala dusun dan masyarakat dokumentasi langsung ke kepala desa dan kepala dusun dan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus terbanyak 5 tahun terakhir didominasi kasus sengketa tanah dan perceraian dengan jumlah 18 kasus. Kasus sengketa tanah sebanyak 15 kasus dan perceraian sebanyak 3 kasus. Penyelesaian sengketa tanah berhasil diselesaiakan secara mediasi dan tidak sampai ketahap hukum Informal Non litigasi (Diluar Pengadilan), sedangkan perceraian sebanyak 3 kasus diselesaikan sampai tahap hukum Formal atau litigsi (Pengadilan). Hal ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa berhasil dalam menyelesaikan tugasnya yang diatur dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf C dan K tentang Desa yang berbunyi Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa dan Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa. Akan tetapi untuk masalah sengketa perceraian kepala desa tidak berhasil menjalakan tugasnya karna dilihat dari kasus permasalahan sengketa perceraian dalam rentan waktu 5 tahun terakhir terdapat 4 kasus sengketa perceraian dan diselesaikan secara litigasi (Pengadilan). Ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus terselesaikan kepala desa secara mediasi